| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 | Pengasuransian Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-76/KN/2025 | Petunjuk Teknis Data Analytics Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pemanfaatannya Dalam Forum Asset and Liability Committee Regional |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 | Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain Oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Melalui Lelang Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 | Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-50/KN/2025 | Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-49/KN/2025 | Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-4/KN/2024 | Petunjuk Teknis Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2025 | Pedoman Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-29/KN/2025 | Standar Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 | Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 |
| Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2024 | Penilaian Oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-149/KN/2024 | Klasifikasi Objek Penilaian Properti Dan Sumber Daya Alam |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-148/KN/2024 | Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Dan Informasi Objek Penilaian Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain |
| Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 | Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-140/KN/2024 | Tata Cara Penggunaan Nilai Wajar Dalam Penyusunan Daftar Tarif Pokok Sewa Untuk Kantin |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2024 | Risalah Lelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 | Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 | Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Oleh Panitia Penaksir |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-112/KN/2024 | Tata Cara Permohonan Atau Penugasan Penilaian Menggunakan Sistem Informasi Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (SIP DJKN) |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara KEP-17/KN/2024 | Tata Cara Penggunaan Nilai Wajar Dalam Penyusunan Daftar Tarif Pokok Sewa Untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-2/KN/2024 | Perluasan Cakupan Kegiatan Jabatan Fungsional Penilai dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024 | Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280 Tahun 2024 | Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 | Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-40/KN/2024 | Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 | Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2023 | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2023 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2023 | Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2023 | Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2023 | Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2023 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-181/KN/2023 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Penilaian Sumber Daya Alam |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 | Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 | Pejabat Lelang Kelas I |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 | Petunjuk Pelaksanaan Lelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 | Perubahan Ketiga Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-168/KN/2023 | Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-94/KN/2023 | Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-142/KN/2023 | Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Proposal Rencana Usaha Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2002 | Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 | Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 | Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaaan di Ibu Kota Nusantara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2023 | Manajemen Talenta Beasiswa di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023 |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-71/KN/2023 | Pedoman Penerbitan Sertifikat dan Piagam Penghargaan atas Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-69/KN/2023 | Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-60/KN/2023 | Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2023 | Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.06/2023 | Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2023 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.06/2022 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 | Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 592/KN/2022 | Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023 |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 591/KN/2022 | Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2022-2026 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2022 | Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 | Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 552/KN/2022 | Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2022 | Unit Pembina Teknis Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas |
| SURAT EDARAN NOMOR SE-1/KN/2022 | Penggunaan Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 547/KN/2022 | Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Sewa |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 | Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 | Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 544/KN/2022 | Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Proposal Rencana Usaha Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KM.6/2022 | Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 Tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2022 | Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2022 | Petunjuk Teknis Penilaian Bisnis berupa Entitas dan Ekuitas |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 213/KN/2022 | Pembentukan Perpustakaan dan Pedoman Tata Kelola Perpustakaan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 | Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2022 | Petunjuk Teknis Penilaian Tanpa Survei Lapangan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 463/KN/2022 | Pedoman Perhitungan Penyusutan Fisik Bangunan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 453/KN/2022 | Penetapan Chief Information Officer Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 450/KN/2022 | Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 | Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2022 | Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KM.6/2022 | Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2022 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 10/KN/KN.1/2022 | Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 29/KN/2022 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Surat Edaran Nomor SE-2/KN/2022 | Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2022 | Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2022 | Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2016 tentang Pembagian Tugas Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 188/KN/2022 | Pembagian Tugas Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KM.6/2022 | Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 | Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 Tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 | Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022 | Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2022 | Manajemen Karier Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/KN.1/2022 | Pedoman Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Jabatan Fungsional Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 142/KN/2022 | Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 | Pedoman Administrasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022 |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 100/KN/2022 | Pedoman Pengelolaan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 29/KN/2022 | Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2021 | Tata Cara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 | Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 513/KN/2021 | Penerapan Waktu Pelaksanaan Secara Efektif Atas Organisasi, Tata Kerja, dan Wilayah Kerja, Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 469/KN/2021 | Pembentukan Komite Penyelesaian Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 401/KN/2021 | Sewa Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Dengan Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 387/KN/2021 | Pembentukan Tim Keamanan Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021 | Perubahan Kesebelas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 | Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021 | Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 Tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 | Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfataan Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 387/KN/2021 | Pembentukan Tim Keamanan Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 469/KN/2021 | Pembentukan Komite Penyelesaian Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 513/KN/2021 | Penerapan Waktu Pelaksanaan Secara Efektif Atas Organisasi, Tata Kerja, Dan Wilayah Kerja, Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 401/KN/2021 | Sewa Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Dengan Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.6/2021 | Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 | Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang Atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2021 | Petunjuk Teknis Penilaian Properti |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 Tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.06/2021 | Petunjuk Teknis Penyusunan, Penyampaian, dan Pengonsolidasian Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 386/KN/2021 | Pedoman Pengelolaan End User Computing di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 | Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 751/KMK.01/2019 | Manajemen Mutu dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2021 | Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 310/KN/2019 | Standar Operasional Prosedur Jabatan Fungsional Pelelang |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 208/KN/2020 | Standar Operasional Prosedur Bendahara Penerimaan |
| Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2021 | Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 462/KN/2020 | Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 16/KN/2020 tentang Standar Prosedur Operasi Lambaga Manajemen Aset Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.1/2020 | Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 465/KN/2020 | Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi Direktorat Penilaian |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 464/KN/2020 | Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 125/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 463/KN/2020 | Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2014 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Wilayah di Lingkungan DJKN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021 |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 89/KN/2021 | Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan DIrektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 461/KN/2020 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasional (Standart Operational Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 | Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2020 | Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 | Petunjuk Pelaksanaan Lelang |
| Surat Edaran Nomor SE-2/KN/2020 | Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Di Lingkungan DJKN |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 453/KN/2020 | Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Oleh Penilai Pemerintah |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 | Lembaga Pengelola Investasi |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 | Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.6/2020 | Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 | Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 466/KN/2020 | Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-197/KN/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2020 | Pedoman Penatausahaan Kertas Sekuriti Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 427/KN/2020 | Pedoman Penilaian Aset Tetap Pada Perusahaan Perseroan (Persero di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 | Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 435/KN/2020 | Pedoman Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.06/2020 | Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Peusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 | Penilaian oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 | Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 | Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 | Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2020 | Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 | Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2020 | Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 | Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 291/KN/2020 | Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Proposal Rencana Usaha Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 | Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 | Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| SE-1/KN/2020 | Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 878/KMK.01/2019 | Tata Kelola Data Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 204/KN/2020 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 201/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 200/KN/2020 | Petunjuk Teknis Penilaian Tanah Dalam Rangka Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 182/KN/2020 | Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Sewa Barang Milik Negara Untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 | Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.06/2020 | Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 | Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 | Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2020 | Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 | Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis Di Bidang Penilaian Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2020 | Panduang Pemberian Layanan Lelang Pada KPKNL Saat Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 | Panduan Pemberian Layanan Lelang Pada KPKNL Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 | Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 187/KN/2020 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 186/KN/2020 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2014 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Wilayah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR KEP-42/KN/2014 | Penetapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR KEP-104/KN/2012 | Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Sekretariat Direktorat Jenderal |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-1/KN/2020 | Percepatan Identifikasi, Verifikasi, Konfirmasi, Dan Penyelesaian Atas Saldo Dana Mengendap Pada Rekening Penampungan Bendahara Penerimaan Di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 416/KN/2019 | PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENGGUNAAN DAFTAR KOMPONEN PENILAIAN BANGUNAN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.06/2019 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 414/KN/2019 | Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Penilaian Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP419/KN/2019 | Pedoman Pelaksanaan Analisis Zona Nilai Tanah |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-418/KN/2019 | Pelaksanaan Analisis Tren Nilai Tanah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.06/2019 | Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2019 | Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Surat Edaran Nomor SE-1/KN.7/2019 | Pedoman Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Balai Lelang |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-6/KN/2019 | Pedoman Penilaian Hutan Produksi. |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-411/KN/2019 | Pedoman Pengelolaan Arsip Penilaian dan Analisis Bidang Penilaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 | Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 268/KN/2019 | Tata Cara Penyerahkelolaan BMN/Kayaan Negara Lain Pada Pengelola Barang Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 | Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KM.6/2019 | Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 | Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2019 | Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2019 Tentang Pola Mutasi Pelaksana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2019 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Pelelang |
| Surat Edaran Nomor SE-3/KN/2019 | Tahapan Implementasi dan Mekanisme Perhitungan Nilai Indikator dan Prosedur Teknis Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 | Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2019 | Pola Mutasi Pelaksana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 367/KN/2019 | Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air, dan Penyusunan Laporan Penilaian Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 | Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2019 | Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kepatuhan Terhadap Balai Lelang |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 | Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (Roadmap To A Distinguished Asset Manager) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 | Balai Lelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.06/2019 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 151/KN/2019 | Penetapan Integrasi Proses Bisnis Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 | Pengasuransian Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 | Pejabat Lelang Kelas I |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 | Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 | Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 319/KMK.06/2019 | Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019 | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang |
| Surat Edaran Nomor SE-2/KN/2019 | Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| SE-01/KN/2019 | Halo DJKN sebagai Single Point Of Contact antara Pengguna Layanan Tik dengan Penyedia Layanan TIK pada DJKN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2018 | Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 356/KN/2018 | Petunjuk Teknis Penilaian Bongkaran Bangunan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 357/KN/2018 | Pedoman Pelaksanaan Revisi Atas Laporan Penilaian |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 355/KN/2018 | Petunjuk Teknis Penilaian Rumah Susun |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 354/KN/2018 | Petunjuk Teknis Penilaian Pesawat Udara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 | Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.06/2018 | Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2018 | Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 | Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.06/2018 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2018 | Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/2018 | Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018 | Petunjuk Teknis Penilaian Sewa Barang Milik Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2018 | Tata Cara Permohonan Dan Dokumen Persyaratan Lelang Dengan Objek Berupa Hak Menikmati Barang |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 213/KN/2017 | Petunjuk Pelaksanaan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 | Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2018 | Perubahan Kedua atas PMK Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 | Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan DJKN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 | Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-4/KN/2018 | Pengiriman Laporan Lelang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2017 tentang Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2018 | Pengendalian Gratifikasi Terkait Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber, dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Berasal Dari Pihak Lain Di Luar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2018 dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2018 | Mekanisme Rekonsiliasi dan Pelaporan Piutang Negara yang Telah Diserahkan Pengurusannya Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Panitia Urusan Piutang Negara |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-2/KN/2018 | Pembatasan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2018 | Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2017 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 174/KN/2018 | Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 | Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017 | Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 | Pejabat Lelang Kelas II |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang |
| Surat Edaran Nomor: SE-04/KN/2017 | Himbauan Untuk Menjaga Netralitas Politik Dan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menggunakan Media Sosial |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 378/KN/2017 | Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Menara Telekomunikasi dan/atau Penyiaran |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 | Pejabat Lelang Kelas II |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 11/KN/2017 | Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Energi Terbarukan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 10/KN/2017 | Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Air |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 388/KN/2017 | Petunjuk Teknis Penilaian Dalam Rangka Sewa Barang Milik Negara Berupa Fasilitas Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 398/KN/2017 | Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air, dan Penyusunan Laporan Penilaian Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 377/KN/2017 | Petunjuk Teknis Penilaian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 371/KN/2017 | Pedoman Pelaksanaan Pemaparan Konsep Laporan Penilaian |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-12/KN/2017 | Tata Cara Penyampaian dan Persyaratan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Yang Bersifat Mengatur |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 | Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-11/KN/2017 | Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-8/KN/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-9/KN/2017 | Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan Di Dierktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 | Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah |
| Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang | Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-10/KN/2017 | Penyebarluasan Informasi Lelang Pada KPKNL Melalui Laman DJKN |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 08/KN/2017 | Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, Serta Penilaian Kinerja Oleh Pengawas Lelang (Superintenden) |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-8/KN/2017 | Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 | Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 | Risalah Lelang |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 250/KN/2017 | Pembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.06/2017 | Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2017 | Tentang Penilaian Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 577/KM.6/2017 | Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.06/2017 | Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara |
| Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 171/KN/2017 | Tentang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Eks Bank Dalam Likuidasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 171/KN/2017 | Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Eks Bank Dalam Likuidasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2017 | Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 | Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 207/KN/2017 | Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara |
| Surat Edaran Nomor SE-3/KN/2017 | Pedoman Penanganan Perkara Barang Milik Negara dan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) di Lingkungan DJKN |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 4/KN/2017 | Tentang Manajemen Talenta Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.06/2017 | Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 54/PMK.01/2017 | Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.05/2016 | Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 46/PMK.06/2017 | Tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.06/2017 | Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 | Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.6/2017 | Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2016 | Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017 | Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2016 | Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2016 | Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 435/KN/2016 | Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Atas Proposal Rencana Usaha Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 246/PMK.06/2016 | Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan |
| PMK Nomor 263/PMK.01/2016 | Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN |
| PMK Nomor 247/PMK.06/2016 | Pengasuransian Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 181/PMK.06/2016 | Penatausahaan Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 59/PMK.06/2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| PMK Nomor 240/PMK.06/2016 | Pengurusan Piutang Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.06/2016 | Penatausahaan Jaminan Penawaran Lelang pada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II |
| SE-3/KN/2016 tanggal 28 Desember 2016 | Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 | Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2016 | Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 409/KN/2016 | Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2016 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2016 | Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2016 | Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 | Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KM.6/2016 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 | Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 | Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 219/KN/2016 | Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan |
| PMK Nomor 90/PMK.06/2016 | Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet |
| PMK Nomor 87/PMK.06/2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 83/PMK.06/2016 | Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 71/PMK.06/2016 | Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga |
| PMK Nomor 69/PMK.06/2016 | Tata Cara Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| PMK Nomor 66/PMK.06/2016 | Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam |
| PMK Nomor 65/PMK.06/2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur |
| PMK Nomor 64/PMK.06/2016 | Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2016 | Pendaftaran Penilai Pemerintah Untuk Tujuan Revaluasi Aset Bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Yang Melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 | Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara. |
| Kepdirjen Nomor 134/KN/2016 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Kepdirjen Nomor 125/KN/2016 | Pedoman Penilaian Aset Tetap pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah oleh Penilaian Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Kepdirjen Nomor 124/KN/2016 | Standar Laporan Penilaian |
| PMK Nomor 27/PMK.06/2016 | Petunjuk Pelaksanaan Lelang |
| PMK Nomor 21/PMK.06/2016 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara |
| PMK Nomor 14/PMK.06/2016 | Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang |
| PMK Nomor 7/PMK.06/2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri. Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan |
| KMK Nomor 620/KM.6/2015 | Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| KMK Nomor 616/KM.6/2015 | Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Kepdirjen Nomor 337/KN/2015 | Pedoman Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Mineral |
| Kepdirjen Nomor 298/KN/2015 | Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-115/KN/2011 tentang Format dan Bentuk Keputusan Atau Surat Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PMK Nomor 271/PMK.06/2015 | Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri |
| PMK Nomor 270/PMK.06/2015 | Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| PER-6/KN/2015 | Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Distribusi II) |
| PMK Nomor 251/PMK.06/2015 | Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| PMK Nomor 233/PMK.03/2015 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 |
| PMK Nomor 232/PMK.06/2015 | Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur |
| PMK Nomor 219/PMK.01/2015 | Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara |
| PMK Nomor 218/PMK.06/2015 | Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara |
| KMK Nomor 532/KM.6/2015 | Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 260/KN/2015 | Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Menandatangani Surat Tugas Pejabat Eselon II pada Kantor Wilayah |
| KMK Nomor 487/KM.06/2015 | Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Guna Menghadap Di Muka Pengadilan Umum |
| PMK Nomor 166/PMK.06/2015 | Penilaian Barang Milik Negara |
| SE-3/KN/2015 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga |
| KMK Nomor 603/KMK.01/2015 | Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Bagi Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| KMK Nomor 311/KM.6/2015 | Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri |
| KMK Nomor 310/KM.6/2015 | Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri |
| KMK Nomor 309/KM.6/2015 | Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga |
| PMK Nomor 104/PMK.06/2015 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 |
| PER-05/KN/2015 | Pembagian Tugas Pada Kantor Wilayah dan Pembagian Lingkup/Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta |
| PMK Nomor 99/PMK.06/2015 | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PMK Nomor 88/PMK.06/2015 | Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| PMK Nomor 78/PMK.06/2015 | Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan |
| PMK Nomor 76/PMK.06/2015 | Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri |
| KMK Nomor 134/KM.6/2015 | Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga |
| PMK Nomor 31/PMK.06/2015 | Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa |
| PMK Nomor 54/PMK.06/2015 | Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia |
| PMK Nomor 71/PMK.06/2015 | Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan |
| Perpres Nomor 28 Tahun 2015 | Kementerian Keuangan |
| PER-10/KN/2014 | Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-8/KN/2012 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PER-9/KN/2014 | Pola Mutasi Pelaksana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| KMK Nomor 14/KM.6/2015 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| SE-1/KN/2015 | Percepatan Pelayanan Lelang Ikan Hasil Tindak Pidana Perikanan |
| KEP-10/KN/2015 | Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Eks Bank Dalam Likuidasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| KMK Nomor 452/KM.6/2014 | Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara |
| KMK Nomor 450/KM.6/2014 | Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara |
| SE-3/KN/2014 | Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan Serta Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/Lembaga |
| PER-8/KN/2014 | Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Eks Pertamina |
| PER-11/KN/2014 | Tata Tertib Lelang Dengan Kehadiran Peserta Lelang |
| SE-7/KN/2014 | Alur Data Barang Milik Negara Hasil Rekonsiliasi |
| PMK Nomor 246/PMK.06/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 247/PMK.06/2014 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| KEP-153/KN/2014 | Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 | Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas |
| KMK Nomor 471/KMK.06/2014 | Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 | Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum |
| PER-5/KN/2014 | Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PER-4/KN/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik (Email) Pada KPKNL |
| KEP-132/KN/2014 | Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Proposal Rencana Usaha Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| PMK Nomor 189/PMK.06/2014 | Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia |
| KMK Nomor 35/KMK.01/2014 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan |
| PMK Nomor 164/PMK.06/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur |
| SE-04/KN/2014 | Masa Berlaku Laporan Penilaian Atau Penaksiran Sebagai Dasar Penetapan Nilai Limit Dalam Pelaksanaan Penilaian |
| PMK Nomor 185/PMK.06/2014 | Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PMK Nomor 168/PMK.06/2014 | Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia |
| Lampiran S-1356/KN/2014 | Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2013 |
| KEP-128/KN/2014 | Pedoman Teknis Penilaian Jalan |
| KEP-127/KN/2014 | Pedoman Teknis Penilaian Jembatan |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2014 | Pedoman Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Batubara |
| PMK Nomor 151/PMK.06/2014 | Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
| PMK Nomor 150/PMK.06/2014 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara |
| Surat Edaran Nomor SE-24/MK.1/2014 | Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2014 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 | Penilai Publik |
| Surat Edaran Nomor SE-5/KN/2013 | Pengurusan Piutang Negara Penyerahan BUMN Perbankan yang Kemudian Dialihkan kepada BPPN Karena Program Rekapitalilasi Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstistusi atas Perkara Nomor &&/PUU-IX/2011 |
| Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 dan SE-1/SE/2014 | Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2014 | Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| Surat Edaran Nomor SE-16/MK.1/2014 | Pengaturan Pelaksanaan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Hari Libur Nasional Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Raya Kenaikan Isa Almasih |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2014 | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 | Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara |
| Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
| Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.06/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-3/KN/2013 | Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang |
| SE-01/KN/2014 | Pengurusan Piutang PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) Pasca Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) |
| SE-12/SJ/2014 | Hari Libur Nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 |
| SE-09/SJ/2014 | Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Kegiatan Politik Praktis Menjelang Pemilu 2014 |
| Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK/06/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KMK/01/2014 | Perubahan Aras KMK Nomor 187/KMK/01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 42 /KN/2014 | Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PMK Nomor 43/PMK.06/2014 | Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan |
| Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/853/M/VIII/2013 | Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kuasa Pengguna Barang Khususnya Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia |
| Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 | Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| PMK Nomor 162/PMK.05/2013 | Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara |
| KMK Nomor 403/KMK.06/2013 | Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga |
| PMK Nomor 2/PMK.06/2014 | Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 8/KN/2013 | PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 8/KN/2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 157/KN/2013 | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 157/KN/2013 TENTANG PEMBAKUAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA |
| PMK Nomor 160/PMK.06/2013 | Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang |
| PMK Nomor 159/PMK.06/2013 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II |
| PMK Nomor 45/PMK.06/2013 | Tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang |
| PMK Nomor 163/PMK.06/2011 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara |
| PMK Nomor 88/PMK.06/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara |
| PMK Nomor 128/PMK.06/2007 | Pengurusan Piutang Negara |
| PMK Nomor 96/PMK.06/2007 | Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
| Perdirjen Nomor 06/KN/2013 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang |
| SE-30/MK.1/2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester II tahun 2013 di lingkungan Kementerian Keuangan | SE-30/MK.1/2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester II tahun 2013 di lingkungan Kementerian Keuangan |
| PMK No. 158/PMK.06/2013 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I |
| Perdirjen Nomor 04/KN/2013 | Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai |
| PMK Nomor 04/PMK.06/2013 | Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam |
| PMK Nomor 01/PMK.06/2013 | Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat |
| PMK Nomor 106/PMK.06/2013 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG |
| PMK Nomor 98/PMK.06/2013 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 |
| SE Mendagri Nomor 471.13/1987/SJ hal Pemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader | Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1987/SJ tanggal 22 April 2013 hal Pemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader |
| SE Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ hal Pemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader | Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 hal Pemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader |
| SE tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2013 di Lingkungan Kementerian Keuangan | Surat Edaran Sekretaris Jenderal a.n Menteri Keuangan Nomor Se-16/MK.1/2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2013 di Lingkungan Kementerian Keuangan |